Perspektif Abu al-A’la al-Maududi tentang al-Khilafah al-Islamiyyah dan Kerajaan (1) - bindhara.com
Headlines News :
Home » , , , , » Perspektif Abu al-A’la al-Maududi tentang al-Khilafah al-Islamiyyah dan Kerajaan (1)

Perspektif Abu al-A’la al-Maududi tentang al-Khilafah al-Islamiyyah dan Kerajaan (1)

Written By bindharaoline on Kamis, 28 Februari 2013 | 01.31

Perspektif Abu al-A’la al-Maududi tentangal-Khilafah al-Islamiyyah dan Kerajaan [i]

Oleh: Ustadz Muhamad Syadid [ii]



Dari hari kehari wacana khilafah Islamiyah makin kencang dilontarkan oleh sebagian kelompok umat Islam, lebih-lebih setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tgl 3. Maret 1924. Khilafah Utsmaniyah barakhir sejalan dengan kencang tuntutan kemerdekaan di berbagai negara kolonial yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, Afrika utara, Mesir, negara-negara Teluk, Asia Selatan, dan lain-lain. Negara-negara kolonial melihat bahwa kekuasan Turki Usmani yang kuat yang menguasai Timur Tengah dan negara-negara “Eropa Timur” karena kekuatan Khalifah yang amat tinggi. Khilafah amat berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, al-Imam al-A’zham, pemimpin besar. Pada konteks ini, kepemimpinan sesudah Nabi saw. yang fungsinya mengemban tugas-tugas kenabian, khilafat al-nubuwwah, yaitu, hirasat al-din dan siyasat al-dunya, menjaga agama dan mengatur urusan dunia”. Pengemban tugas khalifah sesudah Nabi, ada yang bergelar Khulafa Rasyidun, sebagai pengemban amanah kekuasaan yang dinilai baik oleh para sejarawan, sementara khalifah sesudahnya, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mendukung berkembangnya dakwah dan peradaban Islam, tetapi dalam praktek kenegaraan dan ketatanegaraan mengandalkan keturunan, “semi kerajaan”, sebagaimana terjadi sampai kekuasaan Turki Usmani. Sementara itu, gelar kekuasaan berbeda-beda, seperti sultan-sultan dan amir-amir di negara-negara kecil. Masalahnya sekarang bagaimana konsep khilafah dalam Islam dan bagaimana pula keberadaan negara-negara nasional sekarang dikaitkaan dengan konsep khilafah masa silam. Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dan menjadi problem epistemologis (metode berfikir) sepanjang masa, khususnya di kalangan fuqaha siyasah.

Para khalifah pasca Khulafa Rasyidun dari tahun 661 M-1924 M sebanyak Tujuh dinasti dengan , yaitu Bani Umayah (661-750 M- 14 orang), Bani Abbas (750-1258 M-37 orang), Bani Umayah Spanyol (756-1031 M- 18 orang), Fathimiyah Mesir (909-1171 M-14 orang), Turki Usmani (1299 – 1924 M- 37 orang), Syafawi Iran (1501-1722 M- 9 orang), Moghul India (1526-1858 tak jelas berapa banyaknya).[iii]

Khulafa Rasyidun dan khilafah pada khulafa sesudahnya sesudahnya ada perbedaan sebagai berikut: Pertama, Khulafa Rasyidun setelah Rasulullah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib menerapkan syura, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam implementasinya, seperti perwakilan, penunjukkan oleh khalifah sebelumnya (setelah konsultasi dengan sahabat-sahabat lain), formatur, dan pemilihin langung. Tidak ada seorang pun dia antara yang menjadi khalifah masa mereka itu berkaitan keturunan dengan khalifah-khalifah sebelumnya, sementara para khulafa sesudahnya berdasarkan keturunan, sehingga tidak diperhatikan kualitas kecuali intern keluarga khalifah. Kedua, khalifah pada masa Khulafa Rasyidun memiliki kredibiltas keilmuan yang mumpuni, sementara khalifah sesudahnya ada pemisahan antara ulama dan umara. Memang tugas-tugas khalifah begitu berat pada masa itu ditambah lagi dengan tingkat kredibiltas keilmuan khalifah pasca Khulafa Rasyidun berbeda. Bila khulafa masa sebelumnya adalah para pejuang dan memiliki bobot keilmuan yang memadai, tetapi khalifah sesudahnya adalah anak-anak istana. Ketiga, pergantian khalifah antara satu dinasti dengan dinasti lainnya seringkali kali dengan kekerasan berupan inqilab (cup), bahkan perebutan kekuasaan di dalam satu dinasti pun adakalanya dengan kekerasan. Banyak usaha untuk menegakkan kembali institusi khilafah sejak dibubarkan Mustafa Kemal Attaturk, yaitu Muktamar Khilafah di Kairo (1926), Kongres Khilafah di Mekah (1928). Penyatuan negara-negara berpenduduk Muslim sedunia adalah suatu yang ideal, tetapi faktor penghambat dapat terjadi yang antara lain berikut: Pertama, siapa yang berhak menjadi khalifah dengan pendudk 1.3 M dengan berbagai etnis dan bahasa. Akankah mengambil hadis, “Al-A’immati min Quraisy, para imam itu dari orang Quraisy”. Kedua, bagaimana cara melakukan syura atau pemilihan yang sedemikian besar. Siapa-siapa yang berhak menjadi wakilnya. Ketiga, Penyatuan umat seluruh dunia dalam arti satu negara khilafah merupakan t’abbudi atau ta’amuli”. [iv]

Ada tiga kelompok pemikir Muslim dalam memaknai negara khilafah. Pertama, menolak sama sekali Islam memiliki konsep negara dalam Islam, seperti dikemukakan oleh Thaha Husein dan Ali Abdurraziq dalam karyanya, Al-Islam wa Ushul al-Hukmi. Teori politiknya disamakan dengan teori politik barat yang tidak mengakui sama sekali agama berkiprah dalam politik. Mereka menyamakan Islam dengan Nasrani. Kedua, Islam memilik nilai-nilai pemerintahan yang terkandung di dalamnya, seperti dikemukakan oleh ulama Mesir, penulis Hayatu Muhammad, yaitu Muhammad Husein Haikal; ketiga, mengharuskan kembali ke masa Nabi para Khulafa Rasyidun, seperti dikemukakan Hasan Al-banna, Sayyid Qutub, Syaikh Rasyid Rida, dan Abu al-A'la al-Mududi, bahkan dikehendaki agar kekhilafahan juga ditegakkan kembali, seperti dikemukakan oleh al-Nabhani di atas. Konsep khilafah sebenarnya amat berkaitan dengan konsep Daulah al-Islam-Dar al-Islam (DI) secara menyuluh di seluruh dunia. Daulah Islam di masa silam amat berhasil dalam mengembangkan dakwah dan menegakkan syariat. Medirikan Daulah Islamiyah adalah wajib syar’i dan dididukung banyak ayat Alquran dan Hadis yang membicarakannya karena daulah Islam dan pemerintahan Islam yang akan melindungi Islam secara utuh. Menurut Yusuf al-Qardhawi[v] memiliki karekteristik Daulah Islam yang intinya adalah sebagai berikut: “Daulah Madaniyah yang merujuk pada Islam, bersekala internasional, berdasarkan konstitusi dan hukum syariah, berdasarkan musyawarah dan bukan kekuasaan ala kisra, daulah pemberi petunjuk dan bukan pengumpul pajak, melindungi orang-orang lemah, melindungi hak dan kebebasan, daulah yang berprinsip pada akhlak. Sementara itu, tabiat Daulah Islam adalah bukan daulah teokrat,tapi pemerintahan sipil. ” Selanjutnya al-Qardhawi memaksudkan bahwa Daulah Islam bersekala Internasional adalah Khilafah Islamiyah karena meyebutkan tiga prinsip berikut, “ 1). Kesatuan wilayah Islam, Sekalipun negera dan wilayahnya berbeda, tetapi pada prinsipnya untuk satu wilayah untuk satu umat. 2). Kesatuan rujukan syariat yang tertinggi, yang tercermin di dalam Alquran dan Sunnah. 3). Kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir, yang tercermin di dalam diri kepemimpinan tertinggi atau Khalifah yang memimnpin daulah orang-orang mukmin dengan ajaran Islam. 

Dekontekstualisasi Khilafah Islamiyah Sehubungan sistem khilafah yang mengambil model masa Silam (1400 th), maka perlu ada konseptualisasi kembali khilafah model baru dengan tidak menolak konsep lama, tetapi sebagai alternatif dalam melihat syariah dan umatnya yang dinamis dengan mengambil ungkapan, “al-Muhafazhah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah”. Dalam konseptualisasi ini harus dikembalikan kepada tujuan pokok Syariah Islam, yaitu Jalb al-mashaleh wa dar’u al-mafasid. Maka di sini mashlahah ammah, yaitu hifzh al- ummah wa hifzh Syari’ah harus dikedepankan, sekiranya konflik horizontal dan vertikal yang mungkin akan timbul antara peduduk di wilayah-wilayah kekuasan yang sudah ada. Karena itu, memelihara dan menegakkan Syariah di setiap negara yang ada sekarang jauh lebih penting daripada menyatukan suara umat seluruh dunia dalam satu negara. Pembentukan model negera besar model khilafah adalah persoalan ijtihadi yang akan berbeda antara ulama yang satu dengan ulama lain.[vi]



----------------
[i] Ringkasan makalah yang dipresentasikan di Kajian Bindhara tanggal 21 Februari 2007
[ii] Mahasiswa Al-Azhar Fak. Ushuluddin
[iii] Raharjo, 1996: 362
[iv] Prof. DR. M. Abdurrahman A.dalam konsep khilafah Islamiyyah
[v] Daulah Islamiyah, DR Yusuf al-Qaradhawi. 2000: 40-81
[vi] Prof. DR. M. Abdurrahman A.dalam konsep khilafah Islamiyyah
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

English French German Spain Dutch Japanese Arabic Chinese Simplified

Buletin PROSPEK edisi cetak

 
Support : FOSGAMA | masisir.COM | GajaHost
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. bindhara.com - All Rights Reserved
Template by Creating Website and Mas Template